Undang Undang Tentang Sipd

Senin, 28 Juni 2021

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 274 391 dan 394 bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD dan secara tekhnis diatur di dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. 2 SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Menu Makanan Sederhana Untuk Acara Lamaran Di Rumah Makanan Sederhana Makan Keluarga

Dalam kerangka ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.

Undang undang tentang sipd. TBOnline SUKABUMI Pokok-Pokok Pikiran atau Pokir DPRD merupakan amanat undangundang yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan. JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyiapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD yang terdiri dari e-Database e-Planning e-Monev dan e-Reporting. Permendagri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi kodefikasi dan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan khususnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut ditetapkanlah aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi. Kemudian dasar hukum implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD antara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN menegaskan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur bupatiwalikota dan wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari Pegawai Negeri Sipil PNS sejak mendaftar.

1 SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dibangun dan dikem bangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. Permendagri ini mengatur tentang informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerahpada tahap pelaksanaan APBD dan penatausahaan ini pemda diwajibkan.

Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan. Tujuan dari pengembangan SIPD ini untuk memastikan alur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot- 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentano Pemerintahan laerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyiapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD yang terdiri dari e-Database e-Planning e-Monev dan e-Reporting. Kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 391 ayat 1 Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah1 1 Pasal 1 angka 12 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD ini merupakan amanat dari Pasal 262 Undang. Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diterbitkan dengan pertimbangan.

A bahwa pemerintah daerah perlu pedoman untuk. Untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD. Permendagri no 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan daru Undang-undang No 23 tahun 2014.

SPID ini merupakan amanat dari Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU Pemda. Setitik Pembahasan dan Rangkuman Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan April 01 2022 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan SIPD. Dalam UU 322004 penerapan SIPD secara spesifik di tuangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan.

Dalam rangka percepatan Implementasi SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH SIPD Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah mengeluarkan Produk Hukum terbaru yang tertuan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Undang-undang No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah tertulis pada Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 152 ayat 3. Cara Pembuatan SPP - Verifikasi SPP - SPTjM - SPM Uang Persediaan UP di SIPD 2021 Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD.

Pin On Informasi